AS sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Dia mengklaim AS juga sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9/2019).

“Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap dukungan yang diberikan AS ini, tak hanya yang bersifat diplomatik, tetapi juga dalam hal menjaga situasi keamanan.

Moeldoko menyebut pada intinya AS, sudah mau memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mempertahankan Papua.

“(Dukungan) dari segala sisi lah, dari sisi diplomatik, menjaga situasi bersama, karena kita sama-sama Amerika juga memiliki kegiatan di sana (Papua),” ujarnya.

Moeldoko menegaskan bahwa Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia meminta semua pihak tak meributkan soal desakan kemerdekaan Papua.

“Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan. Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati kan gitu,” tuturnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu memastikan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur-angsur membaik. Namun, kata Moeldoko kondisi di Bumi Cendrawasih diperburuk dengan penyebaran hoaks alias berita bohong.

“Jadi banyak lagi media sosial yang hoaks-hoaks seperti itu,” katanya.
Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu.

Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada (16/8/2019).
Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif.

“Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara”.

Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu.

Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kerusuhan di Papua tak lepas dari aksi provokasi yang dilakukan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.

Benny juga disebut aktif menyebar hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.

“Benny Wenda sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu. Mereka provokasi.

Seakan kita menelantarkan di sana, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari,” kata Wiranto dalam keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Benny Wenda adalah salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.

Benny pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, akhir Januari 2019.

Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu. Apa yang dilakukan oleh Benny Wenda itu, menurut Wiranto, hanya bisa dilawan dengan informasi yang aktual dan benar. 

Wiranto menegaskan dirinya berusaha meyakinkan negara lain bahwa Indonesia serius membangun Papua dan Papua Barat. 

“Mana mungkin menelantarkan. Tidak mungkin,” kata dia.
“Benar bahwa Benny Wenda bagian dari konspirasi dari masalah ini. Kita lawan dengan kebenaran dan fakta. Biasanya info menyesatkan dibantah dengan fakta,” ujar dia lagi.

Benny sendiri sudah bersuara atas gejolak di Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakadilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun. Menurut Benny, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merdeka.

“Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian,” kata Benny dalam akun Facebook-nya, Selasa (27/8/2019)