SYAKHRUDDIN.COM – Siang itu, langit Makassar seperti sedang belajar menahan diri, sesekali hujan rintik, tidak pula murung. Di jalanan, kendaraan berlalu seperti biasa, namun di satu titik kota, di sebuah gedung hotel yang menjulang, ada sesuatu yang sedang disusun pelan-pelan: masa depan yang lebih aman untuk perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
Di Lantai 20 Hotel Aston, Jalan St. Hasanuddin, Selasa 3 Januari 2026, orang-orang datang membawa peran dan tanggung jawab masing-masing.
Ada yang hadir dengan laptop berisi rincian program lengkap, dengan visi dan misi, ada yang membawa suara rakyat, ada yang membawa pengalaman lapangan, dan ada pula yang datang membawa misi sosial yang selama ini sering tak terlihat oleh mata ramai.
Forum itu bernama: Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar.
Walikota Makassar diwakili Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Andi Muhammad Yasir, M.Si, membuka kegiatan dengan resmi. Kalimat pembukaannya bukan sekadar formalitas, tetapi seperti sebuah penanda: bahwa urusan perempuan dan anak bukan urusan pinggiran.
Melainkan urusan yang harus berdiri di pusat perhatian, karena terdapat pada visi ke-6 Walikota Makassar yang mengusung jargon MULIA, ini bukan sekadar akronim nama keduanya, tapi MULIA memiliki makna mendalam terkait kepemimpinan dan pembangunan Makassar yang lebih baik.
Dalam laporannya, Sekretaris DP3A menyampaikan bahwa forum ini dihadiri banyak unsur penting: anggota DPRD Kota Makassar, yang mewakili Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Kementerian Agama Kota Makassar, pimpinan SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK, unsur masyarakat, NGO, hingga pengurus Shelter Warga.
Mereka datang dari ruang-ruang yang berbeda, tetapi dipertemukan oleh satu hal yang sama: kepedulian yang tak boleh berhenti di wacana.
Acara berjalan lancar. Dimulai dengan Lagu Indonesia Raya yang dipandu Itha Karen, seolah mengingatkan bahwa cinta tanah air bukan hanya di medan perang atau panggung upacara, tetapi juga dalam kerja-kerja sunyi: melindungi yang rentan, merangkul yang lemah, dan memastikan negara hadir bagi yang kerap terabaikan.
Setelah doa dipanjatkan Ibu Fachria Novianti, forum memasuki inti. Para narasumber menyampaikan paparan:
Kadis DP3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, lalu Ibu Ulfah dari Bappeda, dan tim ahli pemerintahan Kota Makassar.
Namun, di antara paparan dan slide yang berganti, ada satu bagian yang terasa seperti titik balik: penandatanganan komitmen bersama.
Tinta yang digoreskan di atas kertas itu mungkin tampak sederhana, tetapi sesungguhnya ia adalah janji. Janji dari para pemangku kepentingan lintas unsur untuk bergerak searah, menjemput visi dan misi Pemerintah Kota Makassar dengan langkah yang nyata.
Dalam paparannya, Kadis DP3A menyampaikan angka-angka yang tak bisa dianggap sekadar statistik. Karena di balik angka, selalu ada manusia.
Tercatat, jumlah kasus KTP/A pada unit layanan DP3A Kota Makassar mencapai 1.222 kasus, dengan rincian:
Dewasa: 460 kasus, Anak: 762 kasus
Berdasarkan jenis kelamin: Perempuan: 841 orang, Laki-laki: 381 orang
Angka-angka itu berdiri tegak di layar, tetapi di dalamnya tersimpan cerita yang sering hanya diketahui oleh mereka yang menangani langsung: cerita tentang ketakutan, tentang ketidakadilan, tentang rumah yang tidak lagi terasa rumah, dan tentang anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan tawa—namun lebih dulu belajar menahan tangis.
Forum kemudian memasuki sesi dialog. Suasana tidak lagi sepenuhnya satu arah. Pertanyaan, pendapat, dan kegelisahan dibuka. Dari ruang itu, mengalir kesadaran bersama bahwa tantangan ke depan bukan semakin ringan, justru semakin kompleks.
Karena itu, para peserta forum diharapkan mampu meningkatkan sinergitas, terutama dalam penanganan isu disabilitas, perempuan, anak, dan lansia.
Di titik ini, suara staf ahli pemerintahan terdengar seperti pengingat yang tegas namun perlu: bahwa perencanaan ke depan harus lebih rinci, terutama terkait gender. Perencana kegiatan, melalui pagu indikatif, diminta mampu memilih dan menyusun data secara terperinci, agar kebijakan tidak lagi berjalan dengan asumsi, melainkan berpijak pada kenyataan.
Sebab, tanpa data yang tepat, program bisa menjadi baik hanya di atas kertas, namun gagal menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya.
Dan ketika acara hampir selesai, forum ditutup dengan foto bersama. Sebuah momen yang mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan makna:
bahwa hari itu, di lantai tinggi sebuah hotel, orang-orang dari berbagai instansi dan latar belakang pernah berdiri berdampingan, menyatukan niat, dan menyatakan kesediaan untuk bekerja bersama.
Makassar terus bergerak. Jalanan kembali riuh, matahari condong ke barat, dan aktivitas kota berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka yang hadir hari itu, ada sesuatu yang telah ditanam: Komitmen.
Dan kita tahu, komitmen yang benar tak berhenti di tanda tangan, tetapi hidup dalam langkah—langkah kecil yang konsisten, langkah panjang yang berani, demi mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar (periode 2025-2030)
Adalah “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” (MULIA). Misi utamanya mencakup peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, layanan pendidikan/kesehatan merata, infrastruktur berkeadilan, inovasi pemuda/pariwisata, serta tata kelola pemerintahan bersih dan terpercaya (sdn)
About the Author
