SYAKHRUDDIN.COM – Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, berkomitmen untuk menanggulangi aktivitas penambangan emas ilegal atau tanpa izin yang telah merugikan lingkungan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers akhir tahun 2023 di Manokwari, Minggu.
Johnny Isir menyatakan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan terhadap semua kegiatan tambang tanpa izin.
Pemetaan ini bertujuan untuk menilai dampak ekologis dari penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti eksavator atau peralatan tradisional oleh para penambang, sebagaimana dilansir Antara.
Setelah pemetaan selesai, kepolisian akan bekerja sama dengan instansi teknis pemerintah daerah, kementerian terkait, Imigrasi, dan lembaga masyarakat adat untuk melaksanakan tindakan penertiban terhadap kegiatan penambangan yang tidak sah.
“Kami berkomitmen untuk melakukan penertiban, dan hal ini memerlukan kerjasama dari sejumlah pihak terkait. Kepolisian tidak dapat melakukannya sendiri,” tegas Eddison.
Kapolda mengakui bahwa kegiatan penambangan emas ilegal telah berlangsung cukup lama, dan penduduk yang memiliki hak ulayat perlu mendapatkan edukasi terkait bahaya kerusakan lingkungan.
Selain itu, kepolisian akan mengevaluasi keterlibatan masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat, dalam memberikan izin untuk kegiatan penambangan ilegal di beberapa lokasi di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak.
“Kami harus mempertimbangkan semua aspek karena kegiatan ini memiliki dampak ekonomi dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” jelas Johnny.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Maurits Saiba, mendesak pemerintah daerah dan kepolisian untuk segera mengambil langkah penertiban terhadap aktivitas penambangan emas ilegal melalui penerbitan izin skala lokal.
Melalui regulasi seperti peraturan daerah (perda), kegiatan penambangan emas dapat lebih terkontrol dan mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan.
“Kami berharap Kapolda Irjen Jhonny Isir, sebagai putra asli Papua yang memiliki tugas dan jabatan baru, dapat lebih tegas dalam menanggulangi kegiatan penambangan ilegal,” ujar Maurits.
Ia menilai insiden pembunuhan dua warga oleh lima penambang emas ilegal di Manokwari sebagai ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat pemilik hak ulayat.
Oleh karena itu, Maurits percaya bahwa penerbitan izin tambang skala lokal dapat mencegah masuknya penambang ilegal ke Manokwari, yang selama ini tidak memberikan kontribusi positif bagi daerah (sdn)
“Bagi LMA, para penambang ilegal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan warga lokal dan juga lingkungan hidup di daerah ini,” tambah Maurits.
