SYAKHRUDDIN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kemensos terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Penggeledahan tersebut juga melibatkan mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Selasa 23 Mei 2023.
Don Rozano Sigit Prakoeswa, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, menyangkal adanya pemeriksaan terhadap Mensos Tri Rismaharini.
“Itu terjadi pada tahun 2020. Apa lagi yang perlu dikonfirmasi? Kejadian tersebut sudah lama berlangsung,” kata Don saat diwawancarai di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa malam.
Ketika ditanya tentang siapa saja yang diperiksa oleh penyidik KPK, Don mengaku tidak mengetahuinya. Don juga tidak mengetahui secara pasti lokasi penggeledahan tersebut.
Meskipun demikian, Don menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa proses pencarian barang bukti hanya melibatkan satu direktorat jenderal.
“Detailnya saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti tim tersebut. Kami mempersilakan KPK datang ke ruangan mana pun dan melihat apa yang perlu dilihat. Silakan saja,” jelas Don.
Dia menjelaskan bahwa tidak ada barang yang dibawa dari Kemensos dalam penggeledahan tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengembangan lebih lanjut terkait tersangka dugaan korupsi bansos.
Menurut Don, kedatangan penyidik KPK ke Kemensos berlangsung dari pukul 10.00 hingga 18.00. Penggeledahan tersebut terjadi secara tiba-tiba ketika Mensos Tri Risma sedang memiliki agenda rapat dengan stafnya.
“Kami diberitahu bahwa teman-teman dari KPK ingin memberikan informasi tentang kegiatan mereka. Kemudian, Mensos didampingi dan melanjutkan rapat,” ujar Don.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi adanya penggeledahan yang dilakukan di Kantor Kemensos.
“Benar, ada kegiatan penggeledahan di Kantor Kemensos,” kata Ali. Sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras untuk PKH.
Kasus ini terungkap saat KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan bansos Covid-19. KPK menemukan fakta lain berupa praktik korupsi dalam penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.
Meskipun demikian, mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M. Kuncoro Wibowo, diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kuncoro adalah mantan Dirut PT Transjakarta yang dipilih oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan mengundurkan diri setelah dua bulan menjabat.
KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Kuncoro meninggalkan negara. Hingga saat ini, Kuncoro belum ditahan.
PT BGR merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa logistik di Indonesia. Perusahaan ini diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH (sdn)
