SYAKHRUDDIN.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bicara mengenai penanganan bencana gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar) bagi kelompok rentan.
Ace menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu menaruh perhatian khusus untuk memprioritaskan kelompok rentan saat terjadi bencana alam.
Hal tersebut disampaikan Ace dalam diskusi virtual bertajuk ‘Bangkit dari Bencana: Nasib Perempuan dan Anak Pasca Bencana di Tengah Pandemi’, Sabtu (6/2/21).
Ace awalnya menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNPB sedang berjibaku menangani bencana alam yang saat ini terjadi di Indonesia.
Dilansir dilaman detiknews, “Situasi saat ini di Kemensos dan BNPB sangat hectic. Di Merapi pun ada bangunan khusus untuk hewan untuk menjaga hewan ternak mereka, agar hewan ternak mereka tidak turut terkena bencana tersebut,” kata Ace.
Ace kemudian berbicara mengenai revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang keterlibatan BNPB dan BPBD terkait untuk memantau korban bencana alam.
Dalam UU tersebut disebutkan kelompok rentan yang meliputi lansia hingga anak-anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kami beberapa kali sampaikan dalam revisi Undang-undang yang baru yaitu Nomor 17 Tahun 2007 memang akan lebih kami persingkat lagi. Ini masih tetap ada keterlibatan dari BNPB agar tetap memantau para korban.
Ini perlu kolaborasi bersama dari BPBD sampai aparatur terbawah sekalipun. Salah satu hal yang sesungguhnya dalam Undang-undang bencana, kalau proses penanganan bencana harus memprioritaskan kelompok rentan antara lain bayi, balita, anak-anak, ibu sedang menyusui, disabillitas dan lansia,” ujarnya.
Atas dasar itulah, Ace meminta pemerintah untuk dapat memilah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu saat terjadi bencana alam. Politikus Golkar ini juga menyebut korban bencana alam berhak mendapat santunan dari pemerintah untuk tetap dapat menyambung hidup.
“Itulah yang harus diprotitaskan dan harus dapat melayani dengan baik. Masyarakat berhak mendapatkan santunan berupa jaminan hidup termasuk kebutuhan infrastruktur, pemulihan, rehabilitasi dan lainnya. Itu merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hal itu,” tuturnya,
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), M Syafii Nasution, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tenda-tenda khusus untuk perempuan dan anak-anak saat terjadi bencana alam. Syafii menyebut tenda itu diberi sekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Kami dengan BNPB berupaya untuk membuat sentralisasi untuk para pengungsi. Dari Kemensos sendiri membuat tenda-tenda yang sudah disiapkan khusus untuk anak dan perempuan yang sudah diberikan sekat-sekat agar tetap patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syafii menyebut kejadian gempa bumi di Sulbar menyadarkan seluruh pihak untuk saling tolong-menolong membantu sesama. Ia pun meminta seluruh pihak untuk membantu penyaluran bantuan secara cepat dan tepat.
“Kita semua tahu wilayah di Indonesia tidak ada yang tidak rawan bencana. Kejadian gempa bumi di Sulbar memberikan pelajaran yang berarti bagi kita bahwa penanganan bencana itu bukan hanya pemerintah saja, tapi juga harus bahu-membahu. Harus ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar bantuan tersalurkan dengan tepat,” imbuhnya.
Gempa bumi di Sulbar yang terjadi pada Jumat (15/1/21) lalu berdampak cukup serius. Berdasarkan data penanganan bencana dari Pemprov Sulbar per 26 Januari, tercatat korban meninggal dunia 108 jiwa, korban hilang 3 orang, luka berat 426 orang, luka sedang dan ringan 2.943 orang.
Banyak rumah warga yang rusak, infrastruktur seperti jembatan, jalan penghubung rusak parah, jaringan listrik padam. Nilai kerugian di Kabupaten Mamuju mencapai Rp 120 miliar dan nilai kerugian di Kabupaten Majene mencapai Rp 113 miliar (syakhruddin)
