SYAKHRUDDIN.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bertahap.

“Prinsip perpindahan ASN pusat K/L [kementerian/lembaga] ke ibu kota baru, sekaligus prosesnya. Tidak bertahap,” jelas Tjahjo, Sabtu (17/1).

Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait dengan jumlah ASN kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan pusat.

Pendataan itu, berkaitan dengan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024 mendatang.

Tjahjo menerangkan bahwa pemetaan itu dilakukan sebelum pihaknya mensurvei ASN yang mau dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur nanti.

“Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru,” kata Tjahjo

Ia pun menjelaskan, bila terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia yang akan dipindah tugaskan, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengangkat ASN tingkat daerah untuk bekerja di K/L pemerintah pusat.

Namun, hal itu, Tjahjo masih akan diskusikan dengan pemerintah daerah setempat, yaitu Kalimantan Timur.

“Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemda se-Provinsi Kaltim untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan gubernur Kaltim, sesuai kebutuhan dan kompetensinya,” jelas dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh PNS akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024 mendatang.

Untuk melaksanakan pemindahan tersebut ia telah memerintahkan Tjahjo untuk mensurvei para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pindah dan tidak ke ibu kota negara baru.

Jokowi mengatakan sebenarnya ia ingin seluruh pegawai abdi negara sepenuhnya pindah ke ibu kota baru. Namun, Jokowi ingin kepindahan PNS turut disertai keinginan murni dari para pegawai.

“Pindah semuanya langsung, tapi sudah saya perintahkan kepada MenPAN untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin dan tidak pindah berapa persen. Kami harus tahu dong,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan memperkirakan PNS yang pindah ke ibu kota baru akan mencapai 180 ribu pegawai. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap dari sejumlah kementerian dan lembaga. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh PNS akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024 mendatang.

Untuk melaksanakan pemindahan tersebut ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo untuk mensurvei para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pindah dan tidak ke ibu kota negara baru.

Kepala negara mengatakan sebenarnya ia ingin seluruh pegawai abdi negara sepenuhnya pindah ke ibu kota baru. Namun, Jokowi ingin kepindahan PNS turut disertai keinginan murni dari para pegawai.

“Pindah semuanya langsung, tapi sudah saya perintahkan kepada MenPAN untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin dan tidak pindah berapa persen. Kami harus tahu dong,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020).

Sayangnya, ia enggan memaparkan secara rinci seperti apa estimasi kebutuhan PNS guna menjalankan pemerintahan di ibu kota baru nanti. “Ya semuanya, hitung saja sendiri,” ungkapnya.

Sementara dari sisi perencanaan, ia mengatakan sejauh ini perpindahan PNS masih sama dengan rencana awal yang sudah dirancang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yaitu mulai 2024.

Hal ini menyusul rencana konstruksi mulai akhir 2020 dan selesai setidaknya pada 2023.

“InsyaAllah (2024) kami harapkan seperti itu (PNS mulai pindah),” tuturnya.

Saat ini, katanya, pemerintah sudah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara. Rencananya, draf itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan memperkirakan PNS yang pindah ke ibu kota baru akan mencapai 180 ribu pegawai. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Jokowi sendiri telah menetapkan lokasi bagi kawasan ibu kota negara yang baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (sdn).