Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjadi pemateri dalam Rakornas Forkopimda 2019. Dalam pemaparannya, Tjahjo mengatakan reformasi birokrasi, tidak hanya pada kulitnya saja, akan tetapi langsung ke ‘jantungnya’.
“Reformasi (birokrasi) jangan kulitnya, tapi langsung ke jantungnya dalam waktu secepat-cepatnya. Oleh karena itu, saya menerjemahkan untuk reformasi tidak memangkas, tapi merampingkan birokrasi,” kata Tjajo di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Tjahjo berujar, merampingkan jumlah pejabat di dalam kementerian/lembaga tidak mudah, hal itu juga terjadi di daerah. Dia pun mengatakan akan berhati-hati dalam memindahkan para pejabat.
Saya akan hati-hati, akan cermat karena memindahkan pejabat eselon ke pejabat fungsional, ternyata di daerah juga tidak bisa semua.
Di kementerian/lembaga juga tidak bisa semua. Kami sudah sudah mengundang seluruh sekjen dan sekretaris kementerian/lembaga rapat kemarin, ternyata masih ada beberapa hal-hal yang sulit untuk dipangkas,” ujar Tjahjo.
Tjahjo pun
mengungkapkan sejumlah posisi yang membuat komposisi pejabat gemuk. Meski
demikian, dia mengatakan perampingan itu tidak secara menyeluruh.
“Misalnya kepala kantor, kepala kelurahan,
camat, departemen agama itu paling besar ada 3.000 satker-satker (satuan kerja)
yang ada, belum lagi imigrasi, kalapas.
Maka untuk merampingkan dalam rangka mempercepat proses
layanan dan perizinan, kami akan coba hati-hati, tidak totalitas, mana yang
harus jadi pejabat fungsional dan mana yang tidak,” ucap Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo berbicara sejumlah instansi
yang telah menjalankan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi
pemerintah daerah, Tjahjo mengatakan akan bekerja sama dengan Mendagri Tito
Karnavian.
“Reformasi di kepolisian jalan, di Samsat SIM dan sebagainya, kejaksaan juga di tingkat kajari-kajari, di pengadilan juga, di TNI juga.
Nah, di tingkat pemerintah daerah ini yang nanti saya dengan
Pak Mendagri (Tito Karnavian), kita coba lihat mana-mana yang dalam tempo
secepat-cepatnya bagaimana arahan Pak Presiden untuk memangkas birokrasi tadi supaya
jangan kepanjangan,” sebut dia.
Untuk memberikan contoh kepada instansi lainnya
memulai perampingan pejabat. Tjahjo pun berujar, akan
memangkas pejabat eselon IV dan III di kementeriannya sendiri.
“Saya akan mencoba mencontohkan, bulan ini
nanti, kementerian saya, MenPAN-RB, eselon III dan eselon IV akan saya pangkas
duluan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh yang baik,” imbuhnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Tjahjo Kumolo akan melakukan pemangkasan eselon. Tjahjo mengatakan
lurah dan camat yang juga terancam dihapus masih dalam pertimbangan.
“(Lurah dan camat) Masih pertimbangan. Tapi
secara prinsip ini bukan mangkas tapi merampingkan jalur birokrasi,” kata
Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Selasa (12/11/2019).
Tjahjo menargetkan rencana pemangkasan tersebut
akan selesai dalam enam bulan. Dia menuturkan nantinya penerimaan CPNS tidak
ada tenaga adminsitrasi yang menjurus pada reformasi birokrasi.
“Kami ingin paling lama 6 bulan
konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja. Termasuk
penerimaan CPNS ini tidak ada tenaga administrasinya, semua sudah menjurus ke
sana, bidang IT-nya,” jelas Tjahjo. (bs/syakhruddin).
