Kabupaten Kudus di Jawa Tengah, menjadi trending topik di dunia maya, ini bukan karena Kudus yang memiliki “Meseum Kretek Kudus” yang memperkenalkan sejarah hingga diorama proses produksi rokok kretek, dari proses pembuatan secara manual, sampai menggunakan teknologi modern.
Melainkan orang nomor satu di Kudus, HM.Tamzil ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, Jumat, (26/7/2019). KPK telah menetapkan Tamzil sebagai tersangka.
Sebelumnya, Tamzil pernah dipenjara, karena kasus korupsi. Bupati yang didukung Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang itu, rupanya tak kapok.
Ia kembali terjerat rasuah jual beli jabatan, padahal tagline kabupatennya “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera“
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai “Kalau hari ini ada yang korupsi, itu keberaniannya sudah melebihi yang lain.
Karena sudah diawasi delapan institusi dan masyarakat terbuka. Tetapi masih juga korupsi, maka “Nyalinya dahsyat, luar biasa,” katanya di Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
“Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan, agar mesti ada perwakilan KPK di daerah.
Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah,” kata Ganjar di alun-alun Wonosobo.
“Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan. ini orang nekat dan cenderung ndableg, sudah diawasi ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi,” tegasnya.
Dia menjelaskan, memang menaruh perhatian serius kepada HM.Tamzil. Sebab, Tamzil sudah pernah tersandung kasus korupsi sebelum terkena OTT Jumat (26/7/2019).
Dia diduga terlibat dalam transaksi suap yang berhubungan dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Jumlah uang yang sudah diamankan oleh tim KPK masih dalam perhitungan.
Menurut catatan kepegawaiannya, Tamzil resmi dilantik sebagai Bupati Kudus pada 24 September 2018.
Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, Tamzil berpasangan dengan Hartopo yang diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Tamzil menggantikan kader PDIP Mustopha sebagai bupati. Menariknya, saat Mustopha merupakan pengganti Tamzil saat memenangkan Pilkada Kudus pada 2008.
Kini Tamzil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Slah seorang nitizen menyebutkan “Kudus ini unik, karena bupati terpilihnya pernah mengalami hal serupa. Kalau seperti ini kan dia jadi residivis,” pungkasnya.
“Hanya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata, sikap individu, pikiran, mindset dari masing-masing individu itu sulit.
Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu, sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab,” tegasnya
