SYAKHRUDDIN.COM – Suasana rapat dalam upaya memperbaharui personil Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) yang berlangsung di Kontainer depan Markas Brimob Pa-Baeng-Baeng, Kamis 20 Januari 2022 menjadi ajang untuk mengukur kadar kepemimpinan seorang nakhoda pada level kelurahan.
Langkah Ketua LPM Kel. PBB, Andi Anshar untuk melakukan rapat dengan para Ketua-ketua ORW dan dihadiri Lurah Baru, Yudi Handoyo tentu saja patut diapresiasi.
Sudah menjadi keharusan dalam sebuah pertemuan pada level kelurahan, tentunya menjadi tanggungjawab adalah Lurah PBB, yang memiliki otoritas dalam menghimpun segenap kekuatan ekososbud (Ekonomi, Sosial, Budaya)
Dalam uraian topik bahasan ada upaya mengganti kepengurusan FPK untuk masa jabatan 2021-2026, tentunya suatu kewenangan organisasi yang tak perlu diutak atik, sepanjang forum masih melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.
Terlebih forum tersebut belum terlalu urgensi di tengah suasana bermasyarakat yang damai. Kepada lurah baru PBB, Yudi Handoyo ini merupakan test case dalam penanganan kehidupan bermasyarakat untuk memimpin warga yang multikultural.
Memimpin kelurahan PBB, sang Nakhoda harus banyak mendengar, memahami setiap gerakan, karakter dan watak para ketua ketua ORW dan ORT maupun tokoh.
Pa’Baeng-Baeng sebuah kawasan yang sangat memerlukan kemahiran dalam memimpin, sang Nakhoda harus banyak mendengarkan setiap desah, harapan dan pergerakan politik praktis terhadap warganya.
Menurut Ketua ORW 07, nyaris saja terjadi penggantian mendadak dimalam pertemuan Kamis 20 Januari 2022.
Namun Ketua ORW 07, Karaeng Gau bersikap, dan menyatakan, “Silakan dilakukan reposisi pengurus”, namun tak menjamin bila kelak ada dampak hukum dari sebuah putusan yang mendadak.
Demikian kesan yang diperoleh Penulis dalam sebuah bincang lepas di Warkop 99 PBB, tempat nangkringnya para tokoh dan warga serta penulis, yang merangkum rona pertemuan yang penuh dinamika.
Dari konteks dan kejadian ini, maka bisa kita menarik sebuah benang merah, dalam sebuah hajatan akbar yang digelar dalam sebuah kawasan tanpa mengikutsertakan stakeholder, untuk mencari titik temu dari sebuah target yang akan dicapai.
Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) dalam tataran politik pemerintahan, merupakan salah satu pilar penyanggah yang dikembangkang Kesbangpol Kota Makassar yang diharapkan akan menjadi wahana untuk membangun silaturahmi dari berbagai komponen anak bangsa, agar memiliki wawasan dan kesetaraan dalam menata negeri ini.
Bahwa kita tidak dapat melakukan tanpa peran serta dari segenap potensi yang ada di dalam masyarakat yang majemuk.
Sebagai pemimpin baru di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, dituntut untuk lebih menyelami kehidupan sosial kemasyarakatan para ketua-ketua RT ditinjau dari aspek kewibawaan, karakter dan pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan sosial yang simultan.
Apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu, tentu saja ada plus-minusnya, menjadi tugas kita berikutnya adalah melestarikan apa yang sudah baik dan yang masih kurang mari kita kembangkan.
Sebagaimana pesan leluhur “Katutui Pa’Baeng-Baeng, Tumpaki Punna Ta’rorong, Ka punna Baji, Jaiki Angkanyamei”
Apa makna dari hakikat “peruntu kana” diatas, sesungguhnya merupakan peruwujudan dari musyawarah/mufakat, sehingga seseorang tidak dapat memaksakan kehendak atau mendesain kegiatan dengan “Nawaitu” untuk mengembangkan sebuah forum.
Karena forum yang ada sekarang sudah lumayan efektif, bilamana forum benar-benar diberdayakan dan dimaksimalkan dalam konsepsi “Sipakatau – Sipakainga – Sipakalabbiri, Salamaki ” (*)
About the Author
