SYAKHRUDDINNEWS.COM – Selasa, 5 Agustus 2025, Sejumlah pengurus Shelter Warga dari berbagai kecamatan di Kota Makassar mendapat undangan mendadak melalui sambungan telepon untuk menghadiri rapat di Ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lantai IV Balai Kota Makassar, Jalan jend. Akhmad Yani Makassar.
Kehadiran para perwakilan pengurus shelter disambut langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Hj. Hapidah Djalante, S.IP, bersama jajaran yang membidangi pengelolaan keuangan dan pelaporan shelter.
Fokus pertemuan ini adalah membahas perubahan nomenklatur program dan subkegiatan terkait dana operasional shelter yang akan diberlakukan pada tahun anggaran mendatang.
Perubahan tersebut menyentuh aspek Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) dan laporan pertanggungjawaban keuangan triwulanan. Para peserta diminta memahami secara mendalam model pelaporan terbaru yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Beragam pendapat pun bermunculan, termasuk usulan agar pertanggungjawaban dilakukan oleh satu orang penanggung jawab. Namun hal ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi keliru bahwa dana operasional dianggap sebagai honor pribadi, padahal dana tersebut semestinya dikelola untuk mendukung kegiatan shelter secara kolektif.
Dalam suasana diskusi yang cukup hangat, Kepala DP3A Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, memasuki ruang pertemuan dan segera mengambil alih arah pembicaraan.
“Begini, kita bekukan dulu pembahasan soal nomenklatur. Mari kita fokus pada laporan dan dinamika lapangan yang dialami langsung oleh para pengurus shelter,” tegas beliau, memotong suasana yang mulai berlarut-larut.
Arah diskusi kemudian bergeser menjadi sesi curah pendapat, di mana para peserta secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Mulai dari dinamika kerja sama dengan UPTD, ketidaktahuan atas aktivitas Forum Shelter Warga Kota Makassar, hingga pengalaman pribadi para relawan dalam menangani kasus yang memerlukan pendampingan hingga ke luar daerah dengan biaya pribadi.
Kepala Dinas dengan lugas menanggapi satu per satu. Terkait hubungan dengan UPTD, beliau menyatakan akan segera memanggil jajaran terkait dan mempertemukan kembali dengan pengurus shelter agar keharmonisan dapat terjalin kembali. “Jangan sampai ada dusta di antara kita,” selorohnya yang disambut tawa ringan peserta.
Untuk kepengurusan Forum Shelter Warga Kota Makassar, DP3A berkomitmen akan melakukan penataan ulang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, disertai dengan penerbitan SK resmi.
Menurut beliau, yang penting saat ini adalah memperkuat aspek manajerial dan merumuskan mekanisme penyelesaian kasus secara tepat, termasuk merujuk kepada mitra kerja bila diperlukan.
Kepada para pengurus shelter di kelurahan, Kepala Dinas juga mendorong agar selain fokus pada penanganan kasus, shelter dapat menjadi tempat pengembangan silaturahmi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM.
Sebagai penutup, ia memberi contoh personal. Meski menjabat sebagai kepala dinas, ia masih menyempatkan diri membuat kerajinan tangan seperti gantungan kunci dan aksesori HP yang kini digemari remaja.
Kegiatan tersebut, menurutnya, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia pun memperlihatkan hasil karyanya kepada peserta.
Di akhir pertemuan, Sekretaris Panitia Tudang Sipulung juga menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Villa Permata Resort, Bili-Bili. Kepala Dinas menyampaikan apresiasi dan berpesan agar komunikasi antara panitia dan pihak DP3A terus terjalin erat.
Sebagai penutup acara, seluruh peserta berdiri menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang berkumandang dari pengeras suara, kemudian sesi foto bersama digelar di serambi utama Kantor DP3A Kota Makassar (sdn)
About the Author
