SYAKHRUDDIN.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara.
Karena Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang.
Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu 1 November 2021.
Bamsoet menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.
Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal dan jatidiri bangsa.
Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.
Sebagaimana dilansir Jawa Pos, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa,” katanya.
MPR mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Alasannya karena dianggap tidak memerhatikan anggaran MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan, anggaran untuk MPR RI terus turun. Padahal, pimpinannya bertambah menjadi 10 orang.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjanjikan sosialisasi MPR empat pilar enam kali. Namun kenyataannya hanya empat kali dalam setahun.
Menurut Fadel, MPR telah bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. MPR mengadu kepada Jokowi terkait pengurangan anggaran.
Pimpinan MPR telah mengundang Sri Mulyani untuk menggelar rapat. Namun, Sri dua kali membatalkan rapat dengan MPR.
Sebab beberapa hal tersebut, pimpinan MPR mengusulkan Sri Mulyani dipecat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani dianggap menteri yang tidak etik dan tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan.
“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ujar Fadel.
“MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain,” tegasnya.
Fadel mengatakan, beberapa kolega di DPR yang berasal dari partai juga menyampaikan kebijakan keuangan ala Sri Mulyani juga tidak baik. Ditambah, Sri Mulyani disebut memiliki konflik dengan menteri di kabinet (syakh/jawapos)
About the Author
