SYAKHRUDDIN.COM, JAKARTA – Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko membocorkan tiga dari 18 lembaga negara yang mungkin akan dihapus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya adalah Badan Restorasi Gambut (BRG) yang keberadaannya diatur lewat Perpres Nomor 1 Tahun 2016. Sejatinya, badan itu sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2020 andai tak diatur kembali perpanjangannya oleh presiden.
Menyikapi pernyataan Moeldoko tersebut, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead mengaku belum menerima kabar secara langsung dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, ia mengaku pasrah andai lembaga yang dipimpinnya itu memang akan dihapus sang kepala pemerintaha
“Ini kan usulan dari Menpan-RB. Jadi baiknya kita tunggu saja keputusan, tentu apapun untuk kebaikan bangsa harus kita hadapi, apa yang terbaik,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).
Dilansir di laman CNN, Foead mengungkap bahwa status BRG sempat dibahas bersama Jokowi pada Februari lalu. Kala itu, kata dia, pihaknya datang memenuhi panggilan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno untuk membahas rencana perpanjangan BRG.
Saat itu, kata dia, Jokowi juga hendak mengeluarkan Perpres terkait perpanjangan tersebut. Namun, menurut Foead, kondisi Covid-19 saat ini membuat pembahasan itu belum kembali dilanjutkan.
“Justru Februari kemarin, ketika saya dipanggil bersama Pak Pratikno untuk membahas kerja BRG, dan diperintahkan untuk lanjut lagi. Dikeluarkan Perpres untuk kerja lima tahun berikutnya. Itu yang terakhir,” katanya.
Menyangkal Moeldoko : Moeldoko diketahui menyinggung wacana pembubaran BRG itu karena tugas pokok dan fungsi lembaga itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi itu, Foead menyangkal pernyataan Moeldoko. Dia menegaskan, BRG sama sekali tak beririsan dengan BNPB. BRG fokus ke pencegahan, kata dia, sementara BNPB ke penanggulangan.
Justru, sambungnya, patut diakui bahwa tupoksi BRG memang beririsan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kendati begitu, dia menjelaskan persoalan-persoalan irisan itu sudah dibahas sejak awal sebelum pembentukan lembaganya.
“Kalau overlap-nya malah ada dengan KLHK. Tapi kan sudah dibagi. Kalau tujuh provinsi kami, sisanya itu kementerian LHK. Memang ada pembagian tugas begitu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini BRG tengah fokus menyelesaikan target restorasi gambut untuk 19 ribu hektare lahan, dari 2 juta hektare yang diminta Jokowi.
“Dalam pekerjaan kami terbagi 900 ribu di lahan masyarakat. Dan sisanya 1 juta lebih di lahan konsesi. Nah kami fokus di lahan masyarakat sudah 85 persen kita selesai tahun lalu,” katanya (sumbercnnjakarta)
