SYAKHRUDDIN.COM,JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden
Fadjroel Rachman.
“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia,” kata
Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com,
Sabtu (4/1/2020).
Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan
kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai
Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.
“Berdasarkan arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas
sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di
perairan Natuna,” katanya.
Fadjroel menekankan bahwa langkah diplomatik damai tetap mencerminkan sikap
Jokowi untuk tidak berkompromi pada kedaulatan Indonesia. “Ya benar,”
ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal
penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna,
Kepulauan Riau.
Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil
Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan
bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan
titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan
batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
“Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang
dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum
internasional, terutama UNCLOS 1982,” kata Retno, kemarin.
Retno menuturkan, China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United
Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, dia meminta
China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan rapat koordinasi di Kemenkopolhukam untuk
memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan natuna.
Dia menyebut Indonesia menekankan kembali bahwa telah terjadi pelanggaran oleh
kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu
melalui UNCLOS 1982,” ujarnya.
Di sisi lain, TNI menyatakan sudah siap tempur terkait masuknya armada China
awal pekan ini. Operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang
sudah disiapkan yaitu 3 kapal perang, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat
Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju
Natuna (syakhruddin)
