SYAKHRUDDIN.COM,JAKARTA – Memperingati Hari Difabel Internasional 2019 di Kota Makassar diramaikan dengan gerak jalan santai di acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau disebut sebagai Car Free Day di Jalan Boulevard Panakukang Makassar.
Acara yang digagas panitia dan para sponsor untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bersama kami dalam acara gerakan untuk kesetaraan.
Sebuah acara yang bersahaja namun syarat akan gagasan dan gairah yang berpadu dalam sebuah gerakan bersama yang saling bersinergi untuk kehidupan yang lebih inklusif
Acara berlangsung Ahad 8/12/2019, mulai pukul 06.00 wita diikuti segenap stakeholder dan pemerhati Disabilitas di Kota Makassar serta kalangan Perguruan Tinggi khususnya Jurusan kesejahteraan sosial pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
Sementara itu pada level nasional, Deputi
Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA), Nahar mengemukakan perlindungan khusus menjadi masalah utama yang
kerap menimpa kaum disabilitas, khususnya pada anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia.
Nahar mengaku pihaknya menyayangkan hal tersebut, sebab
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak.
“Dari sisi perlindungan anak, masih banyak keluarga yang
menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu. Jadi anak terbatas aksesnya
atas pendidikan dan masa depannya,” ungkap Nahar pada peringatan Hari
Disabilitas Internasional (HDI) bertajuk Fun With
Disability di Bandung, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/12/2019).
Sesuai data SUSENAS tahun 2018
menunjukkan populasi penyandang disabilitas kelompok usia 2-18 tahun kategori
disabilitas sedang dan berat mencapai 7% atau sekitar 2,48 juta anak penyandang
disabilitas.
“Hari Disabilitas Internasional diperingati sebagai wujud perhatian
masyarakat dunia, termasuk Indonesia terhadap penghormatan perlindungan dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas,” kata Nahar.
Menurutnya, sudah saatnya bangsa
Indonesia memerdekakan seluruh rakyat dengan membangun kesetaraan dan
meniadakan stigma. Menghentikan segala perundungan dan perlakuan salah terhadap
anak penyandang disabilitas.
Nahar mengajak para pemerintah daerah agar lebih aktif mendorong kesadaran
masyarakat tentang pemenuhan hak disabilitas.
“Karena itu mari dengarkan suara mereka agar kita dapat mengembangkan
potensinya. Setop Stigma, kita bangun kesetaraan,” kata Nahar.
Selain itu, permasalahan pelik lainnya yang dihadapi anak disabilitas yakni
pada tumbuh kembang. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama dalam hal
mendapat perawatan dan pengasuhan yang baik dari keluarga atau keluarga
penggantinya.
“Kami harap Pemda Jawa Barat khususnya Ibu Athalia sebagai Ketua Tim
Penggerak PKK bisa menjadi duta anak-anak di Jawa Barat dan menyampaikan pesan
ini kepada para keluarga terutama ibu-ibu dan pendamping anak di lingkungan
masing-masing.
Bahwa semua anak sama, dan tidak ada ruang tertutup bagi anak-anak disabilitas untuk memiliki masa depan,” jelas Naha
Menanggapi hal ini, Ketua TP
PKK Jawa Barat, Athalia Kamil mengungkapkan akan terus memaksimalkan perannya.
Di Jawa Barat, menurut Athalia, ada sekitar 128 ribuan disabilitas yang
tersebar dan memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah dan masyarakat.
“Perhatian khusus agar mereka mendapatkan perlindungan,
kebahagiaan dan kesempatan yang maksimal, karena setiap anak berhak bahagia.
Setiap anak berhak memaksimalkan potensi dirinya dengan diberikan peluang untuk
meningkatkan kemandirian,” paparnya (berbagai sumber)
