SYAKHRUDDINNEWS.COM – Selasa, 29 September 2026. Sepintas ia hanyalah sebuah tanggal yang duduk tenang di kalender. Namun, bagi bangsa Indonesia, tanggal ini terasa seperti ruang tunggu sejarah.
Sebab sehari sesudahnya, pada malam 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober, negeri ini diguncang peristiwa Gerakan 30 September. Tujuh perwira TNI AD menjadi korban penculikan dan pembunuhan, dan tragedi itu kemudian menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam perjalanan politik Indonesia.
Karena itu, 29 September seakan menjadi detik sebelum petir menyambar. Bangsa Indonesia yang sedang menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba dihadapkan pada kekerasan politik yang mengubah wajah negeri.
Rangkaian peristiwa tersebut kemudian melahirkan pergolakan politik dan sosial yang panjang. Tetapi sejarah juga mengajarkan satu hal penting: jangan hanya menghafal siapa yang menjadi korban, tetapi pahami pula bagaimana ketegangan politik, perebutan pengaruh, dan pertarungan ideologi dapat membawa sebuah bangsa ke jurang tragedi.
Mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas G30S dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi, historiografi dan penelitian sejarah masih memuat perbedaan pandangan.
Apa yang terjadi pada 29 September dalam sejarah? Tanggal 29 September juga memiliki catatan penting lain. Pada 29 September 1955, Indonesia melaksanakan Pemilu pertama, yang memilih anggota DPR.
Pemilu tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Jadi, tanggal ini menyimpan dua wajah sejarah: di satu sisi mengingatkan kita pada perjalanan demokrasi, dan di sisi lain mengantar ingatan kita menuju tragedi politik 1965.
Maka, 29 September 2026 bukan sekadar tanggal menjelang pergantian bulan. Ia adalah alarm sejarah. Ia mengingatkan bahwa sebuah bangsa bisa terbangun bukan hanya karena suara azan atau kokok ayam, tetapi juga karena denting sejarah yang memaksa rakyat membuka mata.
Sejarah tidak untuk membangunkan dendam; sejarah seharusnya membangunkan kesadaran. Jangan biarkan perbedaan politik berubah menjadi permusuhan, dan jangan biarkan ideologi mengalahkan kemanusiaan.
Sebab Indonesia sudah pernah membayar mahal harga sebuah pertikaian. Yang kita warisi bukan alasan untuk mengulang luka, melainkan kewajiban untuk menjaga agar luka itu tidak terbuka kembali.
Sebuah pantun pembuka untuk pembaca MoKa;\
Pagi Selasa membuka jendela,
Angin berembus membawa berita.
Sejarah jangan sekadar dibaca,
Agar bangsa tak kehilangan arah.
MOZAIK KEHIDUPAN (MOKA) MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENGUKUHAN GURU BESAR TETAP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSR KEPADA ;
Prof. Dr.Usman, S.Ag,M.Pd
Prof.Dr.Sitti Asiqah Usman Ali, Lc,M.Th.I
Prof. Dr.Susmihara,M.Pd
Sementara itu; 49 WNI di Madagaskar, Mencari Kerja Malah Terjerat, Pergi membawa harapan, pulang membawa persoalan. Begitulah gambaran nasib 49 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan masih ditahan di Markas Gendarmerie Nasional di Antananarivo, Madagaskar.
Mereka diduga menjadi korban penipuan kerja dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah seorang di antaranya, Wulamsari, dilaporkan berangkat setelah mendapat tawaran pekerjaan di sebuah pabrik di Malaysia.
Namun, perjalanan justru berakhir di Madagaskar. Menurut laporan keluarga, paspornya disita dan ia diduga dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring dan judi online. Ketika hendak keluar, bahkan disebut diminta membayar denda sebesar 3.000 dolar AS.
Kabar ini tentu bukan sekadar angka 49. Di balik angka itu ada 49 manusia, 49 keluarga, dan mungkin puluhan anak serta orang tua yang setiap hari menunggu kabar dari kejauhan. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, telah menyurati Kementerian Luar Negeri melalui Ditjen Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (PWNI-BHI).
Meminta perhatian terhadap kondisi mereka serta kejelasan status hukum dan perlindungannya. Laporan yang diterima juga menyebut para WNI tersebut telah menjalani penahanan sekitar 48 hari dan keluarga mengkhawatirkan kondisi mereka selama berada di tahanan.
MoKa mencatat: tawaran kerja melalui media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Gaji besar, pekerjaan mudah, berangkat cepat, semuanya bisa menjadi umpan bila jalurnya tidak resmi.
Di negeri orang, paspor adalah identitas, sedangkan perlindungan hukum adalah pegangan. Semoga langkah Kemenlu dan perwakilan RI di Madagaskar segera memberi kepastian, pendampingan kekonsuleran, dan penyelesaian bagi para WNI tersebut.
Sebab, ketika anak bangsa berada dalam masalah di negeri jauh, negara diharapkan hadir bukan sekadar dengan berita, tetapi dengan perlindungan nyata.
Disisi lain; Papua kembali mengetuk pintu nurani. Komnas HAM mencatat 42 peristiwa konflik dan kekerasan bersenjata sepanjang semester I 2026, dengan 59 orang meninggal dunia dan 50 lainnya luka-luka.
Dari angka tersebut, 43 korban meninggal merupakan warga sipil, sementara lainnya berasal dari unsur aparat dan kelompok sipil bersenjata. Di sisi lain, Kementerian HAM menyebut sekitar 124 ribu warga mengungsi di Papua Tengah akibat konflik.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik yang selesai dibaca lalu dilupakan. Di balik 59 kematian ada keluarga yang kehilangan, di balik 124 ribu pengungsi ada rumah yang ditinggalkan, sekolah yang terhenti, ladang yang tak terurus, dan masa depan yang menunggu kepastian.
Papua membutuhkan lebih dari sekadar suara tentang keamanan; ia juga membutuhkan perlindungan warga sipil, pelayanan dasar, penghormatan HAM, serta ruang dialog dan perdamaian.
Sebab, ketika manusia terus menjadi korban, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang menang, tetapi kapan tanah Papua bisa kembali menghadirkan rasa aman bagi rakyatnya.
Tragis, tawuran antarkelompok di kawasan Jalan Al Markaz, Kecamatan Tallo, Makassar, Minggu dini hari, 27 September 2026, berujung maut. Seorang remaja, Rafli Ramadhani alias Pingky (19), meninggal dunia setelah ditemukan mengalami luka yang diduga akibat tembakan.
Polisi menyebut lima personel datang untuk membubarkan massa yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 orang dan sempat diserang dengan batu serta busur. Salah satu personel kemudian melepaskan tembakan peringatan. Rafli selanjutnya dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia.
Yang membuat peristiwa ini semakin serius, penyebab pasti kematian Rafli masih dalam penyelidikan. Polisi telah melakukan autopsi, mengumpulkan CCTV, serta menyiapkan pemeriksaan balistik untuk memastikan jenis proyektil dan kaitannya dengan tembakan yang dilepaskan saat pembubaran tawuran.
Lima personel yang berada di lokasi juga diperiksa untuk memastikan apakah tindakan di lapangan sesuai prosedur. Setelah kabar kematian beredar, sebuah pos mitigasi gabungan TNI-Polri di kawasan Kandea turut dirusak dan dibakar.
Di tengah situasi tersebut, satu pesan terasa penting: tawuran bukan lagi sekadar kenakalan jalanan—ketika batu, busur dan senjata ikut bicara, nyawa anak muda menjadi taruhan.
Ada kabar baik bagi pasangan di Kota Makassar yang ingin mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang sah dan tercatat. Dalam rangka HUT Kota Makassar ke-419, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial akan menggelar Nikah Massal Gratis 2026.
Pendaftaran dibuka 28 September hingga 16 Oktober 2026 melalui aplikasi LONTARA+ untuk mengakses tautan Google Form. Bukan sekadar seremoni, program ini membuka pintu bagi pasangan yang ingin menata kehidupan rumah tangga dengan kepastian administrasi dan legalitas.
Surat Dinas Sosial Kota Makassar tertanggal 25 September 2026 itu juga meminta Camat dan Lurah se-Kota Makassar membantu menyebarluaskan informasi sekaligus mendampingi pasangan yang berminat mendaftar.
Pesannya sederhana, tetapi maknanya dalam: pernikahan bukan hanya soal pesta dan pelaminan, melainkan tentang kepastian hukum, tanggung jawab, dan masa depan keluarga.
Pemerintah hadir bukan untuk menggantikan makna sakral pernikahan, tetapi memberi jalan agar semakin banyak pasangan dapat melangkah menuju kehidupan keluarga dengan dokumen yang jelas dan status yang sah.
Disisi lain; Gempa bumi bukan bahan untuk menakut-nakuti, apalagi dipelintir menjadi kabar “mega” yang membuat jantung berlari lebih cepat daripada kaki.
Ketika informasi beredar liar di media sosial, satu-satunya pegangan adalah sumber resmi. BMKG kembali mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada potongan informasi yang belum jelas asal-usulnya.
Sebab dalam urusan gempa, angka magnitudo, lokasi, kedalaman, bahkan status kejadian dapat mengalami pemutakhiran setelah analisis dilakukan.
Di zaman ketika jempol lebih cepat daripada akal sehat, klarifikasi menjadi rem darurat. Gempa memang nyata, tetapi kabar tentang gempa belum tentu semuanya benar.
Maka, sebelum meneruskan pesan ke sepuluh grup WhatsApp, ada baiknya berhenti sejenak: benarkah ini informasi BMKG? Jangan sampai yang bergetar bukan bumi, melainkan kepanikan kita sendiri. MoKa mencatat: bencana perlu kewaspadaan, tetapi informasi bencana membutuhkan ketenangan dan verifikasi.
Pembaca Mozaik Kehidupan (MoKa) yang budiman, terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesetiaan Anda menjadi bagian dari perjalanan MoKa.
Setiap hari, kehadiran MoKa hadir secara gratis, bukan karena mengejar imbalan, tetapi karena ada keyakinan sederhana bahwa informasi, pengalaman, dan renungan akan lebih bermakna ketika dibagikan.
MoKa bekerja dengan prinsip ketulusan, berbagi, dan keikhlasan—semoga setiap tulisan yang tersaji mampu memberi warna, membuka wawasan, atau sekadar menemani sejenak perjalanan hari Anda.
Jika dalam tulisan MoKa ada kata yang kurang berkenan, sudut pandang yang terasa kurang tepat, atau kalimat yang menyentuh ruang hati secara tidak nyaman, sampaikanlah kepada Penulisnya.
Kritik tidak akan membuat MoKa berhenti; justru menjadi cermin untuk terus berbenah. Sebab MoKa bukanlah tulisan yang merasa paling benar, melainkan catatan kehidupan yang terus belajar membaca zaman, memahami manusia, dan merangkai peristiwa menjadi cerita.
Terima kasih telah membaca, terima kasih telah berbagi, dan terima kasih telah menjaga MoKa tetap hidup.
Pantun penutup:
Jalan pagi menuju Tamalanrea,
Angin berembus membawa berita.
Kalau tak bisa memberi harta,
Berbagilah informasi, itu pun sangat bermakna.
Salam literasi : Syakhruddin Tagana
About the Author
Dalam rangka HUT Kota Makassar ke-419, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial akan menggelar Nikah Massal Gratis 2026.
Biasanya yang jadi masalah di Makasar itu adalah “Sompa” (Mahar/Mas Kawin) yg sangat tinggi nilai rupiahnya dan uang panai (Doe’ Paenre’/biaya resepsi) yang juga sangat besar.
Bagaimana solusinya ? Apa digratiskan juga ?