SYAKHRUDDIN.COM – Rencana Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, untuk menjadikan program Polisi RW sebagai program nasional dinilai terlalu berlebihan dan tidak realistis. Penerapan program ini dianggap dapat memberatkan anggaran negara.
Pada awal pekan ini, Fadil meluncurkan program Polisi RW yang bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ia mengatakan program Polisi RW diadakan untuk mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah, yaitu lingkungan rukun warga (RW).
Polisi RW akan ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan dapat mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.
“Fungsi Polisi RW sebenarnya adalah mewujudkan RW yang sejuk dan aman melalui evaluasi keamanan. Polisi akan melaksanakan tugas ini bersama ketua RW setempat dan elemen masyarakat,” kata Fadil pada Senin 15 Mei 2023.
Selain itu, menurutnya, program Polisi RW juga bertujuan untuk mewujudkan polisi sebagai pengayom bagi masyarakat. Fadil berpendapat bahwa Polisi RW juga perlu memahami permasalahan masyarakat di tingkat RW, mulai dari masalah ekonomi hingga kasus stunting.
“Ideanya bukanlah menekankan penegakan hukum, tetapi lebih pada upaya pencegahan yang lebih murah dan efektif. Jika RW aman, maka kelurahan juga akan aman, dan seterusnya,” ujarnya.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai rencana program Polisi RW untuk diterapkan secara nasional terlalu berlebihan dan tidak realistis.
Bambang mengatakan bahwa pembentukan program ini terkait dengan peningkatan jumlah personel. Menurutnya, anggaran negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan peningkatan personel kepolisian secara terus-menerus.
“Melihat anggaran negara yang sudah sangat besar untuk kepolisian, hal ini tidak realistis,” kata Bambang saat dihubungi oleh CNNIndonesia pada Rabu 17 Mei 2023.
Bambang pesimis bahwa program ini dapat terlaksana. Ia mengatakan bahwa program sebelumnya yang menjadi prioritas, yaitu satu desa satu bhabinkamtibmas, hingga saat ini sulit terwujud.
“Satu desa satu bhabinkamtibmas belum terpenuhi hingga sekarang, apalagi untuk mewujudkan satu RW satu polisi,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa sebelum merencanakan program ini, Fadil Imran sebaiknya mengunjungi berbagai polsek di daerah-daerah terpencil terlebih dahulu.
Menurut Bambang, Fadil seharusnya tidak mengambil kondisi di Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk program nasional.
“Polisi RW mungkin efektif jika dilaksanakan di perkotaan dengan tingkat populasi yang tinggi. Namun, untuk menjadi program nasional, hal ini akan sulit,” ujarnya.
Menurutnya, Fadil sebaiknya lebih fokus pada optimalisasi program pemolisian komunitas atau pemolisian masyarakat serta peningkatan kinerja bhabinkamtibmas.
“Kabaharkam sebaiknya membuat program-program yang lebih berdasarkan kebutuhan masyarakat saat ini dan membangun pondasi yang kuat terkait partisipasi publik dalam bidang keamanan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai program Polisi RW dapat menjadi solusi agar kehadiran polisi sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat dapat terwujud dengan baik.
Menurutnya, rasio ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah 1:400. Artinya, ada satu personel untuk setiap 400 warga. Namun, saat ini rasio tersebut adalah 1:1.300.
“Dengan rasio saat ini, yaitu 1:1.300, kebutuhan akan polisi belum dapat tercukupi dengan baik,” kata Sugeng.
Namun, Sugeng menegaskan bahwa konsep Polisi RW akan berimplikasi pada penambahan anggaran kepolisian. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan peningkatan jumlah personel serta peningkatan profesionalisme.
“Konsep ini membutuhkan penambahan personel yang berdampak pada anggaran dan juga peningkatan profesionalisme, agar keberadaan polisi di tengah masyarakat efektif dan diterima oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa wacana ini dapat direalisasikan secara bertahap, sehingga penambahan personel dan anggaran Polri juga dapat dilakukan secara bertahap. Namun, menurut Sugeng, apakah personel yang ada saat ini bersedia ditambah dengan beban kerja tambahan.
“Bisa diatasi dengan memanfaatkan personel yang sudah ada tanpa menambah personel baru, tetapi beban kerja akan semakin berat. Pertanyaannya, apakah anggota Polri bersedia menanggung beban kerja tambahan tersebut? Kemudian secara bertahap, ada penambahan personel dan penambahan anggaran,” ungkapnya (sdn)
About the Author
