SYAKHRUDDIN.COM,JAKARTA – Hubungan Indonesia dan China saat ini sedikit memanas. Penyebabnya lantaran Kapal Coast Guard China memasuki teritori laut Indonesia tanpa izin di wilayah perairan Natuna.
Banyak pihak yang sudah memberikan pandangan,
termasuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan. Dia meminta agar masalah itu tidak dibesar-besarkan.
Pernyataan itu mendapatkan tanggapan dari mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi sebelumnya dikenal tegas
terhadap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di laut RI.
Susi memberikan tanggapan melalui akun twitternya saat membalas link berita pernyataan Luhut. Dia meminta agar persahabatan antar negara, menjaga investor hingga menindaklanjuti pencuri sumberdaya ikan harus dibedakan.
“Kita jaga persahabatan antarbangsa. Kita
undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap
menghukum pencuri sumber daya perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan
baik dan benar,” cuitnya dilansir Minggu (5/1/2020).
Susi menilai menjaga hubungan baik antarnegara
bukan berarti harus mengalah. Menjaga hubungan baik tercipta dengan saling
menghormati.
“Hubungan baik antarnegara adalah karena
dalung (saling) menghormati,” tambahnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan meminta jangan terlalu membesar-besarkan masalah di Natuna.
Menurutnya, kejadian ini menjadi bahan introspeksi
pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna. Luhut menegaskan
pemerintah pun sedang melakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut.
“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin
lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan
kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coast
guard kita itu.
Bakamla sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya,” ungkap Luhut, di Jumat (3/1/2020).
Sementara itu,Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah
di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya
pelanggaran di kawasan tersebut.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur
dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar,
yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.
Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.
“Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I
bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut
khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara,” demikian
keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur
Rahman, Jumat (3/1/2020).
Yudo mengatakan, wilayah Natuna Utara
saat ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, operasi siaga tempur
diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
“Operasi ini merupakan salah satu dari 18
operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung
jawabnya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, China sendiri mengklaim
daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri.
China mengklaim ada garis Nine Dash alias sembilan garis putus-putus, hal inilah
yang membuat permasalahan ini menjadi panas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
menyatakan, masuknya kapal ikan China ke perairan Natuna, telah melakukan pelanggaran
batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Wilayah itu ZEE
Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Padahal, China merupakan salah satu partisipan dari
UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati
implementasi dari UNCLOS 1982.
Kalau TNI terlihat sudah sangat siap siaga untuk
bertempur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru sebaliknya (syakhruddin)